| www.unesa.ac.id | pdpt.unesa.ac.id

KAMPUS KETINTANG
Jl. Ketintang, Surabaya 60231

KAMPUS LIDAH WETAN
Jl. Lidah Wetan, Surabaya
info@unesa.ac.id

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
FileName : HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA.ppt
FileType : application/vnd.ms-powerpoint
FileSize : 542.5 KB
Download



Plain Text Preview

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA PENGERTIAN PTUN ? Peradilan yang menangani Sengketa Antara Pejabat TUN dan Masyarakat Akibat Dikeluarkannya KTUN Sejarah PTUN ? Pada masa Penjajahan Hindia Belanda, tidak terdapat instansi/badan peradilan yang secara khusus, mandiri memeriksa dan menyelesaikan suatu sengketa TUN. Hanya dalam Pasal 134 ayat (1) IS dan Pasal 2 R.O disebutkan sebagai berikut : ? Perselisihan Perdata Diputus Oleh Hakim Biasa menurut UU. ? Pemeriksaan serta penyelesaian perkara Administrasi menjadi wewenang lembaga Administrasi itu sendiri 2. Pasal 108 UUDS 50 3. Pasal 142 UUDS 50 Keputusan Menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 ? Penetapan Tertulis ? Dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat TUN ? Berisi Tindakan Hukum TUN ? Konkrit ? Individual ? Final ? Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata Kompetensi ? Absolut : Kewenangan PTUN untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa ? Relatif : Kewenangan PTUN untuk mengadili suatu perkara berdasarkan daerah hukum yang menjadi wewenangnya Gugatan ? Pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 ? Tuntutan Ganti Rugi Atau Rehabilitasi ? Gugatan Tidak Menunda Pelaksanaan KTUN ? Upaya Administratif ? Tenggang Waktu Gugat Pembuktian ? Surat atau Tulisan ? Keterangan Ahli ? Keterangan Saksi ? Pengakuan Para Pihak ? Pengetahuan Hakim Pemeriksaan Sengketa TUN ? Pemeriksaan Persiapan Dan Rapat Permusyawaratan ? Pemeriksaan Dengan Acara Cepat ? Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ? Pemeriksaan Tingkat Banding ? Pemeriksaan Kasasi ? Pemeriksaan Peninjauan Kembali Hakim PTUN ? Hakim Aktif ? Hubungan Hakim Administrasi, Hakim Perdata dan Pidana Proses Beracara Di PTUN ? Acara Biasa ? Acara Bukan Biasa Putusan ? Pembacaan Putusan Dan Upaya Hukum