| www.unesa.ac.id | pdpt.unesa.ac.id

KAMPUS KETINTANG
Jl. Ketintang, Surabaya 60231

KAMPUS LIDAH WETAN
Jl. Lidah Wetan, Surabaya
info@unesa.ac.id

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
FileName : HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI.ppt
FileType : application/vnd.ms-powerpoint
FileSize : 590.5 KB
Download



Plain Text Preview

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH HANANTO WIDODO Hans Kelsen Yang Mempunyai Ide Tentang Pembentukan MK Di Austria SEJARAH DAN RIWAYAT PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA JUSTRU YANG PERTAMA KALI MENDIRIKAN MK SESUAI IDE HANS KELSEN ADALAH REPUBLIK CEKOSLOWAKIA PADA BULAN NOVEMBER 1920. AUSTRIA BARU PADA BULAN OKTOBER 1920 PERSOALAN PENGUJIAN UU DAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN * Bahwa Konstitusionalitas suatu UU harus tetap dijaga. Oleh karena itu dibentuk MK Sebagai Pengawal Konstitusi * Pengalaman Jatuhnya Presiden Gus Dur juga membawa pelajaran secara ketatanegaraan sehingga merupakan salah satu faktor pendorong lahirnya MK Fungsi MK * Sebagai Pengawal Konstitusi * Sebagai Pelindung Konstitusi, yang artinya juga melindungi HAM Wewenang MK * Menguji UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 * Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD * Memutus Pembubaran Parpol * Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilu Kewajiban mk * Mahkamah Konstitusi Wajib Memberi Putusan Atas Pendapat DPR Bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden Diduga Telah Melakukan Pelanggaran Hukum Berupa Pengkhianatan Terhadap Negara, Korupsi, Penyuapan, Tindak Pidana Berat lainnya Atau Perbuatan Tercela dan/atau Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Presiden dan/Atau Wakil Presiden Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Asas-asas hukum acara mk * Persidangan Terbuka Untuk Umum * Independen Dan Imparsial * Peradilan Dilaksanakan Secara Cepat, Sederhana Dan Murah * Hak Untuk Didengar Secara Seimbang (Audio et Alteram Partem) * Hakim Aktif Dan Juga Pasif Dalam Proses Persidangan * Ius Curia Novit Sumber-sumber hukum acara * UUD 1945 * UU MK * Peraturan MK * Yurispudensi MK * Kitab UU Hukum Acara Pidana, Kitab UU Hukum Acara Perdata, Kitab UU Hukum Acara PTUN * Pendapat Para Ahli Legal standing * Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut UU untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau legal standing suatu subjek hukum untuk menjadi pemohon yang sah dalam perkara pengujian UU dan perkara lainnya Legal Standing dalam perkara pengujian uu * Perorangan Warga Negara Indonesia * Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sepanjang Masih Hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU * Badan Hukum Publik Atau Privat * Lembaga Negara Legal standing sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud : * Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945 Yang Mempunyai Kepentingan Langsung Terhadap Kewenangan Yang Dipersengketakan Legal Standing pembubaran parpol * Pemerintah Legal standing perselisihan hasil pemilu * Perorangan WNI Calon Anggota DPD Peserta Pemilu * Pasangan Capres Dan Cawapres Peserta Pemilu Presiden Dan Wapres * Parpol Peserta Pemilu Pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden * DPR Persidangan di mk * Pemeriksaan Pendahuluan * Pemeriksaan Persidangan Pembuktian di mk * Tujuan Pembuktian Dalam Perkara Konstitusi * Apa yang harus dibuktikan * Hal-Hal yang tidak perlu dibuktikan * Beban Pembuktian * Alat-alat Bukti * Illegaly Obtained Evidence Putusan dan akibat hukumnya * Perbedaan Antara Istilah Keputusan, Ketetapan Dan Putusan Bentuk dan isi putusan * Dissenting, Concurrent, dan Consenting Opinion Proses pengambilan keputusan * Pembahasan dan Perdebatan * Perancangan Putusan * Masalah Redaksional Akibat hukum * Putusan Dan Amar * Akibat Hukum Terhadap Perkara Terkait * Akibat Hukum Terhadap Peraturan Terkait * Akibat Hukum Terhadap Subjek dan Perbuatan Hukum Sebelum Putusan