| www.unesa.ac.id | pdpt.unesa.ac.id

KAMPUS KETINTANG
Jl. Ketintang, Surabaya 60231

KAMPUS LIDAH WETAN
Jl. Lidah Wetan, Surabaya
info@unesa.ac.id

Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Silabus GBRP-Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (74 KB)
KURIKULUM Tanggal Revisi : Kode Dokumen : GBRP-70524202 GARIS-GARIS BESAR RENCANA PERKULIAHAN Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Program Studi : S-1 Ilmu Hukum Mata Kuliah/SKS : Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara / 2 SKS Kode Mata Kuliah : 70524202 Prasyarat : Deskripsi Mata Kuliah : Mempelajari Sejarah Peradilan TUN di Indonesia, Kompetensi Peradilan TUN, Gugatan, Pembuktian Buku Wajib : 1. Philipus M Hadjon et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, 1995 2. SF Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, 2003 3. Titik Triwulan Dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia , Kencana, 2011 Pertemuan Ke Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Kompetensi Rujukan 1-2 Memahami Pengertian PTUN, Sejarah Singkat PTUN Dan Tujuan PTUN Pengertian PTUN, Sejarah Singkat PTUN Dan Tujuan PTUN Ceramah, Tanya Jawab Mahasiswa Mampu Memahami Pengertian PTUN, Sejarah Singkat PTUN Dan Tujuan PTUN Buku B Dan C 3-4 Memahami Dan Menjelaskan Keputusan Tata Usaha Negara Dan Kompetensi PTUN Keputusan Tata Usaha Negara Dan Kompetensi PTUN Ceramah, Tanya Jawab Mahasiswa Mampu Memahami Dan Menjelaskan Keputusan Tata Usaha Negara Dan Kompetensi PTUN Buku A Dan B 5-7 Memahami Dan Menjelaskan Gugatan, Upaya Administratif Dan Tenggang Waktu Gugatan, Upaya Administratif Dan Tenggang Waktu Ceramah, Diskusi Mahasiswa Mampu Memahami Dan Menjelaskan Gugatan, Upaya Administratif Dan Tenggang Waktu Buku A, B, Dan C 8 UTS UTS UTS UTS UTS 9-10 Memahami Dan Menjelaskan Pembuktian Di PTUN Pembuktian
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (542.5 KB)
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA PENGERTIAN PTUN ? Peradilan yang menangani Sengketa Antara Pejabat TUN dan Masyarakat Akibat Dikeluarkannya KTUN Sejarah PTUN ? Pada masa Penjajahan Hindia Belanda, tidak terdapat instansi/badan peradilan yang secara khusus, mandiri memeriksa dan menyelesaikan suatu sengketa TUN. Hanya dalam Pasal 134 ayat (1) IS dan Pasal 2 R.O disebutkan sebagai berikut : ? Perselisihan Perdata Diputus Oleh Hakim Biasa menurut UU. ? Pemeriksaan serta penyelesaian perkara Administrasi menjadi wewenang lembaga Administrasi itu sendiri 2. Pasal 108 UUDS 50 3. Pasal 142 UUDS 50 Keputusan Menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 ? Penetapan Tertulis ? Dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat TUN ? Berisi Tindakan Hukum TUN ? Konkrit ? Individual ? Final ? Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata Kompetensi ? Absolut : Kewenangan PTUN untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa ? Relatif : Kewenangan PTUN untuk mengadili suatu perkara berdasarkan daerah hukum yang menjadi wewenangnya Gugatan ? Pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 ? Tuntutan Ganti Rugi Atau Rehabilitasi ? Gugatan Tidak Menunda Pelaksanaan KTUN ? Upaya Administratif ? Tenggang Waktu Gugat Pembuktian ? Surat atau Tulisan ? Keterangan Ahli ? Keterangan Saksi ? Pengakuan Para Pihak ? Pengetahuan Hakim Pemeriksaan Sengketa TUN ? Pemeriksaan Persiapan Dan Rapat Permusyawaratan ? Pemeriksaan Dengan Acara Cepat ? Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ? Pemeriksaan Tingkat Banding ?