| www.unesa.ac.id | pdpt.unesa.ac.id

KAMPUS KETINTANG
Jl. Ketintang, Surabaya 60231

KAMPUS LIDAH WETAN
Jl. Lidah Wetan, Surabaya
info@unesa.ac.id

Bahan Ajar Mata Kuliah Kebijakan Publik

Silabus GBRP-Kebijakan Publik (111.5 KB)
KURIKULUM Tanggal Revisi :28 Oktober 2011 Kode Dokumen : GBRP-67424308 GARIS-GARIS BESAR RENCANA PERKULIAHAN Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Program Studi : S-1 Ilmu Administrasi Negara Mata Kuliah/SKS : Kebijakan Publik / 3 SKS Kode Mata Kuliah : 67424308 Prasyarat : Deskripsi Mata Kuliah : Pemahaman dasar-dasar konseptual kebijakan publik, kepentingan publik, perbedaan dan persamaan pembuatan keputusan dan kebijakan, proses perumusan kebijakan publik, agenda-setting, implementasi kebijakan dan studi evaluasi kebijakan, analisis dan model Analisis Kebijakan Publik dari segi hasil dan dampak, Partisipasi dalam proses kebijakan, peranan kelompok dalam proses kebijakan, pengaruh sistem nilai terhadap proses perumusan kebijakan. Buku Wajib : Pertemuan Ke Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Kompetensi Rujukan 1 Mahasiswa memahami pengertian kebijakan publik Pengertian Kebijakan, Publik dan Kebijakan Publik 1. Menjelaskan garis besar dan tujuan lingkup mata kuliah Kebijakan Publik demikian rupa sehingga standard kompetensi tercapai 2. Menjelaskan ruang lingkup dan perlunya mata kuliah Kebijakan Publik 3. menjelaskan materi 4. Mengadakan tanya jawab 5. Menugaskan mahasiswa untuk membaca materi berikut Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskan arti kebijakan 2. Menjelaskan arti publik 3. Menguraikan sekurangnya-kurangnya 2 definisi kebijakan publik 4. 2 Mahasiswa mampu membedakan dan mencari persamaan pengertian pembuatan keputusan dengan pembuatan kebijakanaan Perbedaan dan persamaan pengertian pembuatan keputusan dan kebijakan 1. Review materi minggu sebelumnya 2. Menjelaskan materi 3. Mengadakan tanya jawab 4. Menugaskan mahasiswa mencari perbedaan dan persamaan pembuatan keputusan dan kebijakan 5. Menugaskan mahasiswa untuk membaca materi berikut Mahasiswa dapat : 1. Menyebutkan tujuan orang
SAP-Kebijakan Publik (380 KB)
KURIKULUM Tanggal Revisi : Kode Dokumen : SAP-67424308 SATUAN ACARA PERKULIAHAN Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Program Studi : S-1 Ilmu Administrasi Negara Mata Kuliah/ SKS : Kebijakan Publik / 3 SKS Kode Mata Kuliah : 67424308 Pertemuan Ke : 1 Alokasi Waktu : RPP Kebijakan Publik Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah : Kebijakan Publik Semester : Genap Pertemuan Ke - : 1 (satu) Alokasi Waktu : 150 menit Standar Kompetensi : Mahasiswa memahami dasar-dasar dan pengertian pengertian kebijakan publik Kompetensi Dasar : Mahasiswa dapat mengidentifikasi fenomena kebijakan publik Indikator : Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskan ruang lingkup kebijakan publik 2. Menjelaskan arti kebijakan 3. Menjelaskan arti publik 4. Mengidentifikasi fenomena kebijakan publik I. Tujuan Pembelajaran : Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup,pengertian kebijakan,publik sebagai dasar untuk memahami sebuah kebijakan serta mampu mengidentifikasi kebijakan sebagai fenomena sosial. II. Materi Pembelajaran : 1. Dalam kehidupan kenegaraan di era modern seperti sekarang tidak akan bisa lepas dari dampak yang ditimbulkan dari kebijakan publik. Dimana secara tradisional kebijakan publik dipandang sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kebijakan publik mencakup rangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang terbatas pada masalah pertahanan, hubungan luar negeri, masalah hukum dan ketertiban. Dalam perkembangan berikutnya ruang lingkup ini mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, perdagangan, transportasi dan lainnya. 2. Konsep-konsep dasar dalam memahami kebijakan publik meliputi pengertian kebijakan, pengertian publik dan pengertian kebijakan publik, berbagai definisi kebijakan publik
AdmNegdan KP (196 KB)
Keterkaitan Administrasi Negara dan Kebijakan Publik Paradigma Administrasi Negara Nicholas Henry Dikotomi Politik Administrasi Prinsip-Prinsip Administrasi Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara Apa Kebijakan Publik ? Kebijakan Publik John Dewey (1927) mendefiniskan bahwa Kebijakan publik menitikberatkan pada publik dengan problem-problemnya Dalam arti bahwa KP (menurut Parsons 2005) akan membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Dye (1976) KP adalah studi tentang Apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut Heidenheimer (1990) KP merupakan suatu studi tentang bagaimana, mengapa, dan apa dari tindakan aktif dan pasif pemerintah Dari berbagai definisi tersebut bahwa dalam KP ada proses untuk mengetahui sifat, sebab dan akibat dari KP Untuk bisa memahami KP maka perlu Logic of inquiry (Dewey) yaitu kegiatan pemahaman manusia mengenai pemecahan masalah Artinya perlu kajian terhadap KP atau perlu analisis KP. Dan untuk keperluan tersebut maka didalam analisis dimungkinkan untuk memakai pendekatan multidisipliner, dengan mengintegrasikan dan mengontekstualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin yang mengandung orientasi problem dan kebijakan Laswell mengemukakan bahwa orientasi KP adalah : Multi metode Multi disiplin Berfokus pada problem Berkaitan dengan pemetaan kontekstualitas proses KP, opsi
Ciri_Masalah Kebijakan (263 KB)
Ciri-ciri Masalah Kebijakan * Saling ketergantungan dengan masalah kebijakan Kenyataannya masalah kebijakan bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Sehingga pendekatannya holistik, melihat bagian-bagian KP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem yang mengikatnya. 2. Subyektivitas dari masalah kebijakan Karena sifat KP yang butuh pendefinisian, pengklasifikasian atas masalah itu sendiri. Masalah kebijakan yang merupakan "hasil pemikiran" atau konstruksi pemikiran 3. Sifat buatan dari masalah Masalah dimungkinkan ada ketika manusia membuat "penilaian" untuk mengubah situasi. Jadi masalah merupakan produk penilaian subyektif manusia, yang diterima sebagai definisi tentang kondisi sosial yang obyektif, dan karenanya dipahami, dipertahan kan dan diubah secara sosial. 4. Dinamika Masalah Kebijakan Dimungkinkan banyak solusi atas suatu masalah sebanyak kemungkinan definisi masalah yang disusun. Seringkali juga dalam kenyataannya sebuah solusi menjadi tidak berfungsi lagi (usang), walaupun masalahnya sendiri belum usang. Pengakuan akan ciri-ciri tersebut mengharuskan munculnya kehati-hatian terhadap segala kemungkinan konsekuensi-konsekuensi yang terjadi Kemampuan untuk mengenali perbedaan diantara situasi yang problematis, masalah kebijakan dan isu kebijakan, penting sekali dalam rangka memahami dan menafsirkan sebuah peristiwa Kompleksitas isu kebijakan dapat ditunjukkan dengan mempertimbangkan tingkatan organisasi dimana isu-isu tersebut diformulasikan Hirarki Isu kebijakan * Isu Utama * Isu Sekunder * Isu Fungsional * Isu Minor Isu Utama Dapat ditemui di tingkat pemerintahan tertinggi, departemen, provinsi dll misal : isu ttg
Implementasi_Kebijkan (168.5 KB)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Jika KEBIJAKAN PUBLIK sudah diputuskan, maka kebijakan tersebut tidak berhasil dan tidak berwujud jika tidak dilaksanakan Merupakan tahap kegiatan setelah sebuah kebijakan dirumuskan Dalam pengertian luas (LESTER dan STEWARD), implementasi merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik, bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan dan dampak yang diinginkan BEBERAPA PENGERTIAN IMPLEMENTASI PRESSMAN DAN WILDAVSKY Interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan atau menghubungkan kemampuan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya JONES Analisis masalah pelaksanaan kebijakan berdasarkan konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional Beberapa dimensi mengenai program-program yang sudah disahkan Menentukan proses implementasi Menguraikan aktor-aktor yang terlibat, fokus pada birokrasi pelaksana Sehingga implementasi, menampakkan diri sebagai suatu proses yang dinamis Usaha yang terus menerus mencari apa yang akan dan dapat dilakukan Aktivitas Implementasi mencakup : * Penafsiran Kegiatan menterjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan * Organisasi Unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan * Penerapan Berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, gaji, Supporting kebutuhan implementasi Relevansi Praktis Implementasi Kebijakan (Perspektif Pemerintah) Input untuk pelaksanaan operasional program Mencakup apakah program telah berjalan sesuai dengan yang dirancang , antisipasi kemungkinan negatif yang muncul dalam pelaksanaan Memberikan Alternatif model pelaksanaan program yang lebih efektif
Isu dan Masalah (94.4 KB)
Isu dan Masalah (Problem) Kebijakan ? Isu berbagai masalah/persoalan yang dapat ditinjau dari perspektif yang berbeda-beda, mengandung perbedaan pendapat, dan masih diperdebatkan oleh para perumus kebijakan (stakeholders). ? Masalah adalah suatu persoalan publik yang dapat dipecahkan melalui................ ? Kebijakan berkaitan dengan pengenalan problem Apa yang dianggap sebagai problem dan bagaimana problem didefinisikan akan tergantung pada cara pembuat kebijakan menangani isu atau kejadian. Dalam konteks problem sosial J.A. Jones menyebut Siapapun yang pertama kali mendefinisikan problem sosial dia akan membentuk term awal dimana persoalan itu akan diperdebatkan Coba Saudara renungkan : ? APA YANG SAUDARA PIKIRKAN KETIKA MELIHAT BANYAK PEREMPUAN MUDA YANG MENJAJAKAN DIRI DI JALANAN ? ? APA YANG SAUDARA PIKIRKAN KETIKA MELIHAT BANYAK ANAK KECIL DI JALANAN ? ? APA YANG SAUDARA PIKIRKAN KETIKA MELIHAT BANYAK ORANG YANG TIDUR DI PINGGIR REL KERETA API ? ? APA YANG SAUDARA PIKIRKAN KETIKA MELIHAT ANIMO PEREMPUAN DESA BEKERJA DI LUAR NEGERI ? Artinya Saudara bisa saja sepakat pada isunya namun belum tentu sepakat pada apa yang sesungguhnya menjadi persoalan Dan justru karenanya kita juga bisa berbeda pendapat tentang kebijakan yang harus diambil Para analis problem sosial (Parson) semula percaya bahwa fakta-fakta tersebut akan "berbicara sendiri" dan bahwa kenyataan akan adanya problem akan menimbulkan tindakan untuk "memecahkannya" Akan tetapi , fakta-fakta
Jenis Kebijakan (229.5 KB)
Beberapa Tipologi Umum Kebijakan Publik (Islamy,Irfan) Subtance and Procedural Policies Distributive-Redistributive- Regulatory Self dan Regulatory Policies Material dan Symbolic Policies Collective Goods dan Private Goods Policies Kebijakan Subtantif kebijakan tentang apa yang akan dilakukan pemerintah Tekanannya pada isi/masalah kebijakan Misal : Kebijakan tentang ketenagakerjaan Kebijakan tentang perumahan Kebijakan tentang kesehatan Kebijakan Prosedural Menyangkut siapa yang terlibat dan bagaimana kebijakan dilaksanakan ? Misal : Kebijakan Hutan Sosial Kebijakan Distributif Menyangkut pendistribusian pelayanan barang dan jasa Misal : Kebijakan tentang penyediaan air bersih Kebijakan Redistributif Kebijakan yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memindahkan pengalokasian barang dan jasa Misal : Kebijakan Pembebasan lahan untuk kepentingan umum Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Sosial Regulatory Policy Kebijakan tentang pengenaan pembatasan atau larangan -larangan perbuatan atau tindakan Misal : Larangan merokok di tempat umum Larangan membuang sampah sembarangan Self Regulatory Policy Kebijakan tentang pembatasan-pembatasan atau pengawasan pada masalah-masalah tertentu bagi sekelompok orang Dicari,dibutuhkan dan didukung oleh kelompok orang yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut, sebagai alat untuk melindungi atau meningkatkan kepentingan mereka sendiri Misal SIM,KTP,Kipem Material Policy Kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material kepada penerima atau mengenakan beban bagi yang harus mengalokasikannya Misal : Kewajiban membayar UMR oleh pengusaha Kewajiban pemerintah menyediakan rumah murah Symbolic Policy Kebijakan apakah akan memberi keuntungan maupun kerugian, dampaknya relatif kecil bagi masyarakat Pakaian batik hari tertentu Beberapa kebijakan yang belum terimplementasikan Collective Goods Policy Kebijakan tentang penyediaan barang-barang
Kebijakan_Stratejik (173 KB)
STRATIFIKASI KEBIJAKAN Tergantung pada substansi dan lingkup permasalahan, sifat kebijakan, luas dampak kebijakan, ada tidaknya keterkaitan dengan kebijakan dan perundang-undangan lainnya, serta instansi pengambil keputusan Dari perspEktif manajemen pemerintahan, stratifikasi kebijakan, dibagi dalam : ? KEBIJAKAN STRATEGIS 2. KEBIJAKAN MANAJERIAL 3. KEBIJAKAN TEKNIS OPERASIONAL Kebijakan Stratejik Berkait dengan pembentukan politik dan strategi dasar negara, termasuk tugas Kepala Negara Berkedudukan sebagai pedoman dasar dan pengarah pokok Bentuk : UUD,Ketetapan MPR, UU, Dekrit KEBIJAKAN MANAJERIAL BERKAITAN DENGAN PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH SEBAGAI PENJABARAN TERHADAP POLITIK, DAN STRATEGI DASAR NEGARA Kebijakan Manajerial, terdiri dari Kebijakan Umum, dijadikan alat pengaturan dan penertiban tata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, saling hubungannya dengan masyarakat/pemerintahan negara lain Format (UU, Perpu, Kepres, Inpres) Kewenangan Presiden Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah juga dikembangkan Kebijakan Daerah, ditetapkan dalam Perda Kebijakan Khusus, dijadikan alat pengaturan dan penertiban tata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan serta saling hubungannya dengan lingkup bidang fungsional pemerintahan tertentu( Bentuk :Permen,Kepmen termasuk DUP &DUK , DIP &DIK, SK Menteri,Instruksi Menteri, SE Menteri, SKB, Keputusan Kdh,Instruksi Kdh) KEBIJAKAN TEKNIS DIJADIKAN ALAT PENGATURAN DAN PENERTIBAN TATA KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN, KEBANGSAAN, KENEGARAAN DA PEMERINTAHAN INDONESIA SERTA SALING HUBUNGANNYA DENGAN MASYARAKAT/PEMERINTAHAN NEGARA LAIN DALAM LINGKUP SEKTOR FUNGSIONAL TERTENTU Bentuk : Peraturan Dirjen, Keputusan Dirjen, Instruksi dirjen, BUKU PEDOMAN,PETUNJUK MANUAL,
Tipologi Masalah (255 KB)
TIPOLOGI MASALAH Kemudahan memecahkan masalah, yaitu : * Well Structured Problems * Moderately Structured Problems * Ill Structured Problems Well Structured Problems Pengambil Keputusan : Satu atau beberapa Alternatif : Terbatas Kegunaan /Nilai : Konsesus Hasil : Pasti atau beresiko Probabilitas : Dapat dihitung Moderately Structured Problems Pengambil Keputusan : Satu atau beberapa Alternatif : Terbatas Kegunaan /Nilai : Konsesus Hasil : Tidak Pasti Probabilitas : Tidak Dapat dihitung Ill Structured Problems Pengambil Keputusan : Banyak Alternatif : Tidak Terbatas Kegunaan /Nilai : Konflik Hasil : Tidak dapat diketahui Probabilitas : Dapat dihitung Kebijakan Publik (LAN,RI) Suatu keputusan yang dimaksudkan : untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa Sehingga Kebijakan publik berkembang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Peraturan Perundang-undangan dan tingkatan /stratifikasi kebijakan tertentu Dituangkan dalam :